"Kuburan Perda"

Dukungan Pembubaran Satpol PP Meluas

*)Dinukil dari Media Rakyat: Bingkai Merah

Jakarta, Bingkai Merah - DUKUNGAN atas pembubaran Satpol PP meluas dan dinilai mendesak. Hal itu terlihat di dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Pembubaran Satpol PP di gedung YLBHI, Jakarta (5/4). Diskusi yang dihadiri kurang lebih seratus orang dari berbagai kelompok rakyat miskin kota, pemuda dan mahasiswa, perempuan, anak jalanan, kaum homoseksual, akademisi dan lainnya itu merupakan bagian dari konsolidasi gerakan rakyat dan kampanye menolak kekerasan yang dilakukan Satpol PP selama ini.

Di dalam diskusi itu hadir Heru Suprapto dari Jakarta Centre for Street Children dan Aliansi Rakyat Miskin, Ricky Elpakistani dari Gema Satu, dan tidak tanggung tiga anggota DPRD DKI Jakarta sebagai narasumber. Mereka adalah Wanda Hamidah dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taufiqurrahman Rusdi dari Fraksi Partai Demokrat, dan Hartita dari Fraksi Partai Damai Sejahtera.

Upaya pembubaran Satpol PP butuh kajian yang cermat. Keberadaan Satpol PP diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, antara lain PP No.32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satpol PP, PP No.6 Tahun 2010 Tentang Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Satpol PP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengaturan Satpol PP terintegrasi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, membutuhkan peraturan daerah (Perda) yang menjadi landasan kerja mereka. Perda di DKI Jakarta yang bermasalah dan diskriminatif terhadap rakyat miskin, antara lain Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta, Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Operasi Yustisi), dan Perda No. 5 tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah DKI Jakarta. Perda-perda itu membatasi rakyat miskin hidup, tinggal, dan beraktivitas ekonomi di Jakarta. Perda ketertiban umum juga terdapat di hampir di seluruh kota di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Satpol PP dipaparkan oleh semua narasumber. Mereka bersepakat bahwa pembubaran Satpol PP tidak lepas dari kajian peraturan perundang-undangan itu. Namun, menurut catatan Komite Pembubaran Satpol PP (KP Satpol PP) yang disampaikan oleh Heru bahwa aturan operasionalisasi yang termaktub di dalam perda-perda itu bermasalah secara hukum, baik formil maupun materil.

“Peraturan perundang-undangan yang mengatur Satpol PP tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga, harus direvisi atau dicabut demi martabat manusia”, kata Heru.

Pada umumnya, beberapa pasal bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Taufiqurrahman dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar KP Satpol PP mengajukan Judicial Review beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan fungsi Satpol PP. Ia melanjutkan akan berdiri di paling depan mengajukan Judicial Review ke Makamah Agung atau Makamah Konstitusi atas peraturan perundang-undangan yang menjadi legitimasi bagi rakyat miskin. Termasuk, PP No.6 Tahun 2010 Tentang Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Satpol PP yang disahkan oleh Susilo Bambang Yudoyono, Ketua Pembina Partai Demokrat.

“Saya tidak takut SBY. Kalau saya memilih SBY atau rakyat, saya memilih rakyat”, kata Taufiqurrahman.
Sedangkan, Wanda Hamidah mengkritisi anggaran Satpol PP yang begitu besar tiap tahun. Anggaran Satpol PP pada 2010 mencapai 250 milyar.

“Anggaran Satpol PP dari APBD begitu besar. Anggaran itu tidak layak terlebih digunakan untuk tindak kekerasan terhadap rakyat miskin. Saya akan mengusulkan evaluasi anggaran sebesar itu”, kata Wandah.

Begitu pun Hartita yang mengatakan akan menggalang dukungan dari parlemen untuk mereformasi total institusi Satpol PP.

Namun, Heru Suprapto menimpali pendapat para anggota dewan. Heru mengatakan anggota dewan yang datang belum tentu bisa membantu rakyat miskin secara politis. Mereka dihadapkan oleh pertentangan-pertentangan politis di dalam tubuh partainya sendiri. Tidak heran jika apa yang mereka katakan hanya retorika politik tanpa tindak lanjut yang konkret bagi pembubaran Satpol PP. Perlu diawasi lebih lanjut.

“Kekuatan perubahan ada di tangan rakyat yang menghimpun kekuatannya menekan penguasa”, lanjutnya.

Heru juga mengingatkan kepada warga miskin yang hadir bahwa Satpol PP hanya alat pemukul bagi kaum minor dan marjinal di kota-kota yang tidak pernah diperhitungkan oleh elit birokrat dan selalu tergusur oleh pemodal. Bukan hanya itu, Satpol PP cenderung dipersiapkan untuk memukul siapa pun yang berlawan.

“Di belakang itu ada sebuah sistem dan orang-orang yang tidak pernah mau mengakui hak-hak rakyat miskin, yang memandang rakyat miskin sebagai beban kota, penyebab ketidaktertiban, dan sampah masyarakat. Mereka itu elit birokrat yang bercokol di pemerintahan daerah dan pusat, di badan legislatif dan yudikatif. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pemodal. Mereka menciptakan aturan-aturan hukum yang diskriminatif terhadap rakyat miskin dan membentuk Satpol PP yang memang diciptakan untuk mengusir rakyat miskin dari kota. Seperti di dalam sejarah, kekerasan Satpol PP (Bestuurpolitie) sudah berurat akar sejak jaman kolonialisme. Mereka dibentuk dan ditugaskan untuk membatasi kaum pribumi atas akses politik dan ekonomi”, ujar Heru. (bfs)

Dibunuh Karena Miskin

(Menampik Lupa Melawan Arogansi Kekuasaan untuk Setahun Kematian Irfan Maulana)

Oleh Heru Suprapto*

Delapan Januari 2007. Kematian tragis dialami seorang anak yang coba mendapatkan uang di jalan di hari itu. Tidak seperti anak-anak yang tercukupi kebutuhan ekonominya, menadahkan tangannya kepada orang tua mereka untuk mendapatkan uang. Anak ini, alm. Irfan Maulana (14), berada di jalan untuk menjual jasa sebagai “joki three in one” kepada pengendara yang melintas jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia mencari uang untuk biaya menonton tim bola kesayangannya, Jak Mania, Persija.

Hari itu adalah hari dimana Irfan libur sekolah. Irfan saat itu duduk di kelas empat sekolah dasar. Pada umumnya, anak-anak mengisi liburan sekolah mereka dengan rekreasi ke tempat-tempat hiburan atau mall bersama keluarga atau teman-teman sekadar menghabiskan uang untuk memenuhi hasrat konsumtifnya yang selama ini didikte megnet pasar kapitalistik. Sedangkan, saat itu Irfan bekerja. Aktivitas kerja yang dilakukannya merupakan bentuk pengingkaran konsumtivisasi dari pemodal. Irfan tidak menjadi konsumen yang dilenakan oleh berbagai produk dan fasilitas hedonistik. Irfan saat itu berproduksi di bawah terik matahari. Ia memproduksi jasa, menawarkan dirinya sebagai “joki three in one”, sebuah sistem berlalulintas yang membatasi kendaraan beroda empat berpenumpang kurang dari tiga orang beroperasi di beberapa jalan yang ditentukan. Aktivitas kerja ini sekaligus bentuk inkonsistensi dan ingkar komitmen atas filosofi kemartabatan manusia yang mendasari terbentuknya UUD ’45, konstitusi kita. Martabat kemanusiaan anak-anak di negeri ini seharusnya terjaga baik. Yang menyelenggarakan kondisi itu adalah Pemerintah. Namun, pemerintah abai dan tidak bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anak-anak bangsa. Bahkan, seringkali menjadi pelaku kekerasan. Pengabaian pemerintah atas hak-hak anak juga merupakan bentuk kekerasan struktural. Struktur yang menindas membatasi potensi rakyat menjadi aktual. Ketimpangan struktur ini berkenaan dengan ketidaksamaan distribusi sumber-sumber daya politik (kekuasaan), ekonomi, sosial, kultural, informasi, dan komunikasi. Seseorang atau sekelompok orang yang berkedudukan lebih rendah tidak hanya relatif terhalangi dimensi potensialnya, tetapi juga sungguh-sungguh berada di bawah batas minimum subsistensi (Galtung, 1969). Rakyat dalam kondisi inhuman. Eksistensi manusia tereduksi dalam ketidakberhargaan, menjadi benda yang mudah dikuasai, dipermainkan, dan diabaikan. Anak-anak sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat sangat merasakan dampak inhumanisasi ini.

Alm. Irfan saat itu terpaksa bekerja di jalan karena ayahnya hanya bekerja sebagai buruh bangunan. Sedangkan ibunya coba berjualan makanan dan minuman seadanya di samping rumah mereka. Mereka tinggal di daerah Kota Bambu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebagai seorang anak yang mencoba berbakti kepada orang tuanya, Irfan mencoba untuk tidak membebani usaha ekonomi keluarga dengan tidak meminta uang jajan karena pemenuhan kebutuhan keluarga yang morat-marit. Inisiatif dia (tanpa sepengetahuan orang tua) untuk mencari uang dengan menjadi “joki three in one” dapat dimaklumi.

Tidak disangka, pagi itu, satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) melakukan penertiban untuk menangkap para “joki three in one”. Menurut keterangan para saksi, Irfan lari menghindari tangkapan para militer jadi-jadian itu. Namun, sekuat lari anak kecil, tidak sekuat orang-orang besar yang memang dilatih untuk lari sekencang mungkin menangkap orang-orang miskin dan dilatih untuk melakukan kekerasan. Irfan akhirnya ditangkap, diseret untuk dibawa ke mobil tahanan. Ditengah jalan, Irfan melawan dengan menggigit salah satu tangan Pol PP yang memeganginya dengan keras kemudian mencoba lari. Tindakan Irfan ini membuat berang sembilan Pol PP disekitarnya. Tidak pelak lagi, Irfan dipukuli dan ditendangi oleh kesembilan Pol PP itu. Bahkan, beberapa saksi mengatakan bahwa Irfan sempat dicekik oleh salah satu Pol PP. Ditengah keletihan perlawanan kepada petugas-petugas bengis, simbol kebengisan Pemrov DKI Jakarta, Irfan pun akhirnya meninggal dunia di tempat.

Ritus kebengisan tidak hanya sampai disana. Jenasah Irfan kemudian dibawa oleh satuan Pol PP ke Puskesmas di Jalan Bumi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dipenuhi dengan kebohongan. Komandan lapangan satuan tersebut mengatakan bahwa satuannya menemukan anak yang mengalami ayan atau penyakit epilepsi di pinggir jalan meski beberapa sisi jenasah terlihat lebam-lebam terkena hantaman dan mengeluarkan darah. Dokter Wati, dokter yang menangani jenasah Irfan saat di puskesmas tersebut, pun akhirnya mengamini kebohongan itu dan memublikasikannya. Etika kedokterannya ketika itu dipertukarkan dengan kepentingan elit, kepentingan para penjahat berpakaian pegawai sipil dan preman-preman yang diseragami. Dokter Wati tidak mengabdi pada profesinya yang sangat mengedepankan berlangsungnya kehidupan, tapi pada digdayanya kematian. Dia bukan hanya melacurkan profesinya, tetapi juga melacurkan cita-cita waktu dia kecil dulu, yakni menjadi dokter.

Bohong Berjamaah ke Publik
Berawal dari bohongnya satuan Pol PP yang berbungkus kulit domba, dengan manis mengatakan bahwa satuannya mencoba menolong anak yang sedang kejang-kejang karena ayan saat itu. Kemudian dilayani dengan nafsu setan Dokter Wati yang membuat pernyataan ke publik bahwa jenasah saat pertama kali diantarkan dalam kondisi lebam-lebam karena berbenturan dengan aspal akibat epilepsi. Dilanjutkan dengan keterangan “tong kosong” dari kepolisian bersama pihak kelurahan setempat di kemudian hari ke publik memerlihatkan kebohongan konspiratif. Mereka beramai-ramai menutup kejahatan kemanusiaan atas seorang anak karena dia miskin. Irfan Maulana dibunuh karena miskin.

Bentuk pengingkaran ini bertahan lama hingga kini. Saat ini, kasus ini masih tidak jelas penyelesaiannya. Polsek Kebayoran Baru yang mendapatkan laporan dari Pol PP atas penemuan mayat tidak mau bersikeras mengungkap penyebab kematian Irfan Maulana. Bahkan laporan keluarga korban kepada Polda Metro Jaya atas penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia juga ditampik. Sementara sampai saat ini keluarga korban masih dibebani rasa bersalah karena ketika itu tidak mengetahui aktivitas ekonomis anaknya yang mencari tambahan uang jajan hanya semata agar tidak menyusahkan orang tuanya. Mereka kehilangan anaknya yang meninggal karena kekejaman Pol PP.

Orang dengan Kemiskinannya Dibunuh
Bukan hanya Irfan Maulana yang menjadi korban kebengisan Pemrov DKI Jakarta. Tetapi juga menimpa anak-anak jalanan lain dan kelompok miskin lainnya. Apa yang menimpa mereka tidak lebih karena mereka miskin. Kemiskinan menjadi predikat yang terkutuk. Pengutukan dilakukan semena-mena oleh penguasa dan pemodal dengan indikator tunggal, yakni miskin. Orang-orang miskin diposisikan sebagai ras terhina, sampah masyarakat atau label Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Orang-orang dengan kemiskinannya adalah orang-orang yang bermasalah. Keberadaan rakyat miskin mengganggu agenda neoliberalisme yang ingin menyulap ruang kota menjadi kota uang, ruang modern untuk memproduksi komoditi guna akumulasi modal, karena kekumuhan, tradisionalitas, dan kolektivitas mereka.

Pengusiran rakyat miskin menggunakan cara-cara teror menunjukkan sifat pemerintahan yang totaliter. Pemerintahan totaliter menghancurkan salah satu prasyarat paling dasar dari semua kebebasan, yakni kemampuan untuk bergerak yang tidak mungkin ada tanpa ruang (Arendt, 1979). Rakyat miskin dibatasi ruang geraknya, bahkan tidak segan dibunuh. Pembunuhan menjadi cara paling efisien untuk menghemat biaya pembatasan ruang gerak. Pembunuhan telah menjadi bagian dari sekian cara dan pilihan yang jika perlu akan dipraktekkan. Kematian Irfan Maulana dan belakangan ini kematian Ely Susana yang bekerja di jalan karena dibunuh Pol PP dan adanya pembungkaman atas pengungkapan kebenaran dan tidak adanya penahan para pelaku membuktikan teori ini.

Alm. Irfan Maulana adalah martir dari perlawanan maksimal yang dilakukan anak kecil miskin saat dia ditangkap. Kemartirannya membangkitkan gerakan perlawanan rakyat miskin yang semakin sadar untuk melakukan persatuan melawan upaya-upaya pemiskinan sistematis yang dilakukan penguasa dan pemodal. Saat ini, cita-cita itu coba untuk diwujudkan oleh Aliansi Rakyat Miskin (ARM).

Bekasi, 8 Januari 2007

*Heru Suprapto
Aktif di Jakarta Centre for Street Children (JCSC) dan Aliansi Rakyat Miskin (ARM)
Email: supraptoheru@yahoo.com

http://www.jcsc-indonesia.blogspot.com/

http://www.rakyatmiskin.wordpress.com/

Beberapa referensi kasus alm. Irfan Maulana:
Kronologi kematian Irfan Maulana

Surat terbuka; Kasus alm. Irfan Maulana terabaikan

BERITA: Misteri Kematian Irfan Harus Diusut Tuntas

Cabut Perda Tibum Produk Neoliberalisme yang Anti Rakyat Miskin

DKI Jakarta sebagai ibu kota yang mempunyai jumlah penduduk 7.871.215 jiwa yang 4,48% adalah orang miskin dan tersebar di lima wilayah. Rakyat miskin ini kebanyakan berprofesi sebagai pemulung, tukang ojek, joki three ini one, pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, pedagang asongan, penjaja koran, tukang ojek, buruh, waria, psk, dan pengemis. Keperpihakan Pemerintah DKI Jakarta terhadap pemilik modal menjadikan DKI Jakarta tertutup untuk orang miskin. Sektor informal tidak diberikan ruang untuk hidup dan berkembang, sementara mall, hipermarket yang notebene milik pemodal dan semakin menjamur. Pasar-pasar tradisional semakin terjepit oleh pemillik modal yang menginfansi besar-besaran. Penggusuran yang dilakukan secara perlahan membunuh sektor informal yang notebene tulang punggung perekonomian masyarakat, pertumbuhan pasar tradisional negatif (-8,4%) dan pertumbuhan hypermarket 31,4% (AC Nielsen, 2005). Dari 151 pasar tradisional di Jakarta, hanya 20 % saja yang berprospek terus hidup dan dari 120.000 pedagang terdapat 70% pedagang hanya asal usaha saja dapat memenuhi kebutuhan keseharian agar dapat bertahan hidup (diolah dari Hasan Basri, Ketua DPW APPSI DKI Jakarta, 2007). Dalam kurun waktu 2001-2005 di kepemimpinan Sutiyoso, sedikitnya telah terjadi 86 penggusuran pemukiman miskin yang mengorbankan 75.077 jiwa; 74 kasus penggusuran pkl dengan korban sedikitnya 62.263 pkl (termasuk dalam usaha kecil dan menengah); penggarukan 23.025 becak, dan 591 kasus kebakaran atau pembakaran dan 71% (424 kasus) merupakan kebakaran/pembakaran pemukiman miskin.

Kondisi ini adalah realita masyarakat miskin DKI Jakarta. Namun, pemerintah memandang mereka sebagai orang yang mengganggu kenyamanan, keindahan, dan ketertiban. Pemerintah seharusnya menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Cara-cara represif yang dilakukan merupakan cara yang tidak manusiawi terhadap rakyat miskin sebagai warga negara yang diakui oleh Negara.

Penangkapan, penertiban, dan penggusuran seringkali terjadi dan disertai tindak kekerasan semakin marak. Per September sebanyak 12.288, Oktober 3.879 orang, November 5.928 orang, artinya tindak kekerasan akan sudah banyak terjadi dan akan semakin massif pada tahun 2008 di DKI Jakarta.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta adalah bentuk kegagalan Pemerintah DKI Jakarta mengatasi kemiskinan yang terjadi. Pendekatan legalistik formal yang tidak menyentuh pokok permasalahan terhadap rakyat miskin yang dilakukan dengan penambahan jumlah petugas Tramtib dari 9.000 personil menjadi 15.000 personil. Perda No.8/2007 bukan hanya untuk rakyat miskin, perda ini juga berpotensi menciptakan kemiskinan bagi rakyat DKI Jakarta secara keseluruhan, adanya korupsi baru dengan tidak jelasnya aliran dana program pemberdayaan rakyat miskin sebesar 1 miliyar/kelurahan adalah bukti manipulasi anggaran yang memiskinkan rakyat miskin semakin ditindas dan dibohongi oleh rejim Fauzi Bowo. Dengan pemberlakuan perda ini, maka pemerintah daerah telah melanggar kewajiban sebagai pemerintah dan menutupi kebobrokkannya untuk melindungi hak-hak sebagai warga negara, perlindungan hukum, menciptakan lapangan pekerjaan dan upah yang layak, kehidupan yang layak, hak kesehatan dan pendidikan, dan penghapusan diskriminasi bagi setiap golongan atau kelompok.

Untuk itu, kami dari Aliansi Rakyat Miskin menuntut:
1. Meminta Depdagri membatalkan Peraturan Daerah No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta karena melanggar HAM.
2. Merealisasikan jaminan sosial untuk rakyat miskin, berupa:
a. Pendidikan gratis, berkualitas, dan kerakyatan
b. Kesehatan gratis, berkualitas, dan kerakyatan
c. Pekerjaan dan upah layak
d. Perlindungan hukum dan hak rakyat miskin
e. Perumahan berkualitas yang murah
f. Penghapusan diskriminasi terhadap setiap golongan

Aliansi Rakyat Miskin
JCSC, SRMK, GMKI Jakarta, LBH APIK, Institute for Ecosoc Rights, Arus Pelangi, PRP Jakarta, LBH Jakarta, SOMASI UNJ, Yayasan Jurnal Perempuan, LPRM, WALHI, SPM, FMN-R, FMN, JNP Mahardika, KPI, ABM Jabotabek, KASBI, YSS, KontraS, FKW, LMND, LPRM, SPPR, PAWANG, APKLI, Kalyanamitra, SPI, SRMK Merah, Aliansi Tolak Perda Tibum; Jakarta Untuk Semua.

Kekerasan Pada Orang Miskin Jakarta

Tulisan ini dibuat oleh Sri Maryanti-Institute for Ecosoc Rights www.ecosocrights.blogspot.com
Pendataan dilakukan oleh anak-anak Jakarta Centre for Street Children (JCSC)

Orang miskin tidak hanya menanggung beratnya beban hidup sehari-hari saja. Mereka juga sering mengalami perlakukan buruk dari aparat pemangku hukum. Dari tahun ke tahun semakin sering terjadi. Siapakah yang sering mengalami kejadian itu? Perlakuan seperti apa yang mereka terima? Berikut hasil pengamatan awal yang dilakukan Jakarta Center for Street Children terhadap 85 korban yang berhasil ditemukan di wilayah DKI.

Walaupun orang dewasa ( usia 19-55 tahun) merupakan kelompok yang paling banyak (58,8%) mengalami kekerasan, namun anak-anak dibawah usia 12 tahun juga tidak luput menjadi korban. Jumlahnya mencapai 8,2 %. Begitu juga para manula (usia >56 tahun) yang seharusnya tinggal menikmati masa pensiun bersama anak cucunya, juga masih sering menghadapi bentrok fisik dengan aparat. Jumlah korban yang sudah manula sebanyak 9,4%. Sedangkan anak usia remaja (13-18 tahun) sebanyak 22,4%.

Dari seluruh jumlah korban yang ditemui kebanyakan adalah laki-laki sebanyak 72,9 %. Korban berjenis kelamin perempuan mencapai 23,5 %. Sedangkan 3,5 % mengaku waria.

Kotamadya yang paling sering terjadi tindakan kekerasan terhadap orang miskin adalah Jakarta timur sebanyak 48,2 %. Yang paling jarang adalah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing 2,4 %.

Kalau dilihat dari jenis pekerjaan, pengamen yang paling sering menjadi korban kekerasan. Angkanya mencapai 30,6 %. Urutan kedua PKL (28.2 %) dan pemulung (22,4%). Sisanya adalah para pengemis, PSK, joki 3 in 1, buruh dan pengangguran.

Dilihat dari tahun terjadinya, tahun 2006 paling sering terjadi peristiwa kekerasan tersebut yaitu 35,3 %. Meskipun di tahun 2007 baru berjalan satu bulan, namun telah menyumbangkan angka kekerasan sebanyak 16,5%. Kalau dilihat perkembangan jumlah dari tahun ke tahun tindakan kekerasan pada masyarakat miskin makin marak. Namun bisa jadi kekerasan banyak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak begitu nampak karena korbannya sulit ditemukan.

Korban sering mengalami kekerasan berangkap. Kejadiannya bervareasi. Namun yang paling sering adalah kekerasan secara fisik disertai bentuk kekerasan lain (perampasan, kekerasan secara verbal, diancam, pelecehan seksual, pembakaran gubuk dan barang bahkan sempat ada yang dibuang ke tempat jauh). Sebanyak 66,1 % dari korban mengalami kekerasan secara fisik. Mulai dari ditendang, diseret, disundut rokok, dijambak, dicekik, diinjak, dipukul, bahkan dipaksa telanjang.

Perampasan barang dagangan juga sering terjadi. Sebayak 38,9 % dari korban barang maupun uangnya dirampas saat rasia maupun saat ditahan di pantai rehabilitasi.

Anggaran Program Penertiban Pemda DKI 2007

Alokasi anggaran penertiban rakyat miskin, termasuk anak miskin daerah DKI Jakarta sebagai barometer pembangunan nasional mencapai Rp 303,2 milyar jauh lebih besar dari dinas pendidikan dasar sebesar Rp 188 milyar. Bahkan lebih jauh lagi dibandingkan anggaran Puskesmas seluruh sebesar Rp 200 milyar dan seluruh rumah sakit sebesar Rp 122,4 milyar (Yenny Sucipto, 2007).

Januari Desember 2007

No	Rincian Kegiatan	Keluaran	Anggaran	catatan
Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan: Penertiban Gangguan Masyarakat
1	Penertiban terhadap pelanggar Perda No 11 tahun 1988	200 personil	660,000,000	Biaya 1 orang Rp 3,3 juta
2	Pengamanan unjuk rasa	34 personil	250,000,000	Biaya perorang Rp 7,3 juta
3	Pengawasan dan Penertiban PKL	12 laporan	200,000,000	Biaya 1 kali operasi Rp 16,6 juta
4	Penertiban PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	12 laporan	350,000,000	Biaya 1 kali operasi Rp 29,1 juta
5	Penertiban WTS,Waria dan sejenisnya	12 laporan	300,000,000	Biaya 1 kali operasi Rp 25 juta
6	Pengawasan dan Penertiban Rumah Kost	12 laporan	200,000,000	Biaya 1 kali operasi Rp 16,6 juta
7	Penyelesaian dan Penertiban Sengketa Tanah dan Bangunan	3.888 org	100,000,000	Biaya per orang Rp 25 ribu
8	Biaya Operasional Pengamanan dan Perlindungan Masy.	1 paket	16,074,654,000
Kegiatan : Peningk. Penertiban Pengawasan di Wil Kodya Jakpus
9	Penertiban dan Pengaw PMKS (WTS,Waria dll)	1000 PMKS	200,000,000	Biaya per 1 PMKS Rp 200 ribu
10	Penertiban dan Pengaw Bangunan Liar dan Gubuk Liar	10.000 gubuk liar	120,000,000	Biaya per 1 gubuk Rp 12 ribu
11	Penertiban dan pengaw Kawasan Senen	500 PKL	550,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 1,1 juta
12	Penertiban dan Pengw Taman Monas	100 PKL	200,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 2 juta
13	Penertiban dan pengamanan PRJ	200 PKL	100,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 500 ribu
14	Penertiban dan Pengaw Jl Jaksa,Jl Wahid H & Jl Sabang	1000 PKL	120,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 120 ribu
15	Penertiban dan Penjagaan Jl KH Mas Mansur,Jl Fahrudin & Jl Kebon Jati	1000 PKL	120,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 120 ribu
16	Penertiban & Penjagaan Jl Kramat raya dan salemba	1000 PKL	100,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu
17	Penertiban & Penjagaan Jl Pecenongan	1000 PKL	100,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu
18	Penertiban & Penjagaan Kaw.Pasar baru,lap banteng&Istiqlal	1000 PKL	100,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu
19	Penertiban dan pengaw Jl Letjen Suprapto	1000 PKL	100,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu
20	Penertiban dan pengaw Jl Benyamin S	1000 PKL	100,000,000	Biaya per 1 PKL Rp 100 ribu
21	Biaya Operasional Pengamanan&Perlindungan Masy.	12 Kali	4,089,036,000	Biaya per 1 kali operasi Rp 340,7 juta
Kegiatan : Peningk. Penertiban& Pengawasan di Wil Kodya Jakut
22	Penertiban Pedagang kaki lima	1 tahun	250,000,000
23	Penertiban bangunan gubuk liar	1 tahun	200,000,000
24	Penertiban Becak	1 thn	250,000,000
25	Penertiban PMKS	1 thn	250,000,000
26	Penertiban dan Sidang Yustisi	1 tahun	75,000,000
27	Biaya Operasional Pengamanan dan Perlind Masy	1 thn	4,027,584,000
28	Penertiban Taman BMW	1 thn	300,000,000
29	Penertiban Sisi Kiri Kali Angke	1 thn	300,000,000
Kegiatan : Peningk. Penertiban dan Pengawasan di Wil Kodya Jakbar
30	Penyelenggaraan Penertiban & Sidang Yustisi	1 wil	59,031,000
31	Penertiban Becak	1 wil	128,185,000
32	Penertiban Bangunan Bermasalah	1 wil	168,253,000
33	Penertiban Kawasan Kota Tua	1 wil	92,665,500
34	Penertiban bangunan/gubuk liar di fasilitas umum	1 wil	128,185,000
35	Operasional Pengamanan & Perlind masy	1 wil	5,064,180,000	Biaya per bulan Rp 422 juta
36	Pengawasan pasca Penertiban	8 kec	549,952,000	Biaya per Kec. Rp 68,7 juta
37	Penertiban WTS/Waria dan PMKS	1 wil	131,185,500
38	Penertiban Pedagang kaki 5	1 wil	254,893,500
Kegiatan : Peningk. Penertiban & Pengawasan di Wil Kodya Jaksel
39	Operasional pengamanan dan Perlind Masy.	1.410 PNS&PTT	3,702,909,000	Biaya perbulan Rp 308,5 juta
40	Penertiban dan Sidang Yusitia	10 Kec	91,140,000	Biaya per Kec Rp 9,1 juta
Kegiatan : Peningk. Penertiban Pengawasan di Wil Kodya Jaktim
41	Pengawasan dan Penertiban tempat usaha yang tidak memiliki izin	10 kec	85,000,000	Biaya per Kec Rp 8,5 juta
42	Pengaw&Penertiban rumah Kost/Kontrakan	10 Kec	80,000,000	Biaya per Kec Rp 8 juta
43	Pengawasan&penertiban fasilitas Sosial	10 Kec	100,000,000	Biaya per Kec Rp 10 juta
44	Pengawasan dan Penertiban WTS/Waria	10 Kec	100,000,000	Biaya per Kec Rp 10 juta
45	Pengaw&Penertiban bangunan liar dibantaran kali&saluran	10 Kec	150,000,000	Biaya per Kec Rp 15 juta
46	Pengawasan dan Penertiban PMKS	10 Kec	100,000,000	Biaya per Kec Rp 10 Juta
47	Pengawasan&Penertiban PK-5 liar	10 Kec	150,000,000	Biaya per Kec Rp 15 juta
48	Pengawasn&penertiban sid. Yustisi	10 Kec	105,000,000	Biaya per Kec Rp 10,5 juta
49	Biaya Operasional Pengamanan & Perlind Masy.	1 Paket	5,733,288,000	Biaya per bulan Rp 477,7 juta
	Jumlah Total		46,760,141,500